www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Studi LPEM UI Soal PP Gambut Dinilai Hanya Lihat Sisi Korporasi

Posted by On 07.51

Studi LPEM UI Soal PP Gambut Dinilai Hanya Lihat Sisi Korporasi

Studi LPEM UI Soal PP Gambut Dinilai Hanya Lihat Sisi Korporasi Reporter:

Tempo.co

Editor:

Untung Widyanto

Senin, 18 Desember 2017 18:44 WIB
Studi LPEM UI Soal PP Gambut Dinilai Hanya Lihat Sisi Korporasi

Sebuah lahan yang baru terbakar sudah ditanami olah bibit pohon sawit yang sekarang sedang investigasi polisi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 30 Oktober 2015. Kerbakaran selama berminggu-minggu di hutan dan lahan gambut yang kaya karbon dari pulau Sumatera dan Kalimantan. REUTERS/Darren Whiteside

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia atau UI mengenai dampak dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP Gambut) dinilai hanya melihat dari satu sisi saja atau kerugian pihak korporasi.

“Harusnya melihat dari aspek menyeluruh dan jangka pendek serta jangka panjang,” kata Sonny Mumbunan, ekonom dari Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia kepada Tempo, pada Senin 18 Desember 2017.

Baca juga: Koalisi Lingkungan Persoalkan Pengelolaan Lahan Gambut RAPP

Menurut Sonny, studi LPEM UI itu tidak mempertimbangkan keseluruhan biaya yang timbul baik jangka pendek, seperti dampak kebakaran gambut, ataupun biaya jangka panjang, contohnya gangguan water system atau amblesan lahan jika PP Gambut tidak ada.

Pada 17 Desember 2017, LPEM UI menyebarkan keteranga n tertulis kepada media. Lembaga ini memperkirakan, kerugian secara ekonomi setelah lima tahun berlakunya PP 71/2014 jo PP 53/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP Gambut) mencapai 5,72 miliar dolar AS atau sekitar Rp 76,04 triliun.

Mereka menyebut kerugian itu berasal dari berkurangnya Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, pendapatan masyarakat, dan berkurangnya tenaga kerja.

Peneliti Senior LPEM Universitas Indonesia Riyanto mengatakan, PP Gambut beserta peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan lainnya akan berdampak pada berkurangnya luas hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan terutama kelapa sawit di Indonesia.

Dampak berikutnya adalah berkurangnya bahan baku bagi industri pulp dan kertas serta industri pengolahan kelapa sawit, sehingga impor bahan baku tidak terhindarkan dan akhirnya berujung terhadap anjloknya daya saing industri.

"PP ini akan berdampak terhadap ekonomi secara makro, menurunkan rating investasi , dan memberikan dampak secara sosial, yaitu PHK yang akan meningkatkan pengangguran," kata Riyanto.

Berdasarkan kajian LPEM, kerugian akibat PP gambut selama lima tahun ke depan berasal dari penurunan produksi bahan baku sebesar 16,8 juta meter kubik akibat berkurangnya 58,5 persen areal HTI seluas 702,56 ribu hektar (ha) dengan nilai ekonomi Rp 48,5 triliun.

Sonny Mumbunan menyayangkan LPEM UI yang tidak membuat analisis apa dampak yang bakal terjadi jika pemerintah tidak mengeluarkan PP Gambut. Mulai dari kebakaran gambut (dampak janka pendek) sampai rusaknya sistem perairan dan amblesan lahan (dampak jangka panjang) dari salah urus pengelolaan HTI dan perkebunan kelapa sawit.

Bank Dunia membuat kajian dari kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Indonesia sepanjang Juni hingga Oktober 2015. Lembaga ini mencatat kerugiannya mencapai Rp 221 triliun, nilai ini setara dengan 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka kerugian dari kebakar an hutan dan lahan seluas 800.000 hektare di 8 provinsi itu adalah perkiraan terendah karena tidak termasuk eksternalitas negatif. Kedelapan provinsi yang diteliti Bank Dunia adalah Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua.

Dampak kerugian pada delapan provinsi tersebut mencakup 10 bidang. Mulai dari pertanian, lingkungan, kehutanan, manufaktur dan pertambangan, perdagangan, transportasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan hingga alokasi dana untuk pemadaman kebakaran.

Sonny Mumbunan menjelaskan kajian LPEM UI hanya melihat dari kepentingan korporasi yang merasa dirugikan dengan adanya PP Gambut. “Argumentasinya tendesius agar perusahaan dapat beroperasi di lahan gambut,” kata peraih doktor bidang ilmu ekonomi dari Universitaet Leipzig, Jerman dan anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI).

Simak juga: 9 Korporasi Tak Restorasi Lahan Gambut, KLHK: Siapkan Sanksi

Namun Sonny memuji kajian LPEM UI yang melihat sebuah dimensi penting tentang response measures yaitu dampak yang mungkin terjadi terkait produksi ekonomi atau potensi kehilangan lapangan pekerjaan akibat intervensi kebijakan tertentu seperti penerapan PP Gambut.

“Perumus dan pengambil kebijakan kerap kali tidak memperhatikan hal ini secara memadai dan serius, terutama pada masa transisi paska intervensi kebijakan berlaku,” ujarnya.

Selain itu juga rekomendasi LPEM UI agar tidak terjadi lagi kebakaran di lahan gambut oleh perusahaan dan mengusulkan land swap. Untuk ke depan, ujar Sonny, kita perlu melakukan assessment atas kemungkinan sekaligus keterbatasan land swap secara sosial, ekonomi, dan biofisik.

Terkait
  • Video Porno Alumnus UI Hana Anisa Dibuat 2 Tahun Lalu di...

    Video Porno Alumnus UI Hana Anisa Dibuat 2 Tahun Lalu di...

    2 hari lalu
  • Sepuluh Kampus Hijau Terbaik di Dunia Versi UI GreenMetric 2017

    Sepuluh Kampus Hijau Terbaik di Dunia Versi UI GreenMetric 2017

    5 hari lalu
  • Ini Lima Kampus Terhijau Di Indonesia Versi UI GreenMetric

    Ini Lima Kampus Terhijau Di Indonesia Versi UI GreenMetric

    5 hari lalu
  • Ini Kampus Hijau Terbaik Dunia Versi Universitas Indonesia

    Ini Kampus Hijau Terbaik Dunia Versi Universitas Indonesia

    6 hari lalu
  • Rekomendasi
  • Pengakuan Tonny Budiono Soal 30 Ransel Duit di Kamarnya

    Pengakuan Tonny Budiono Soal 30 Ransel Duit di Kamarnya

    2 jam lalu
  • Tak Ada Kursi VVIP untuk Jokowi di Acara Munaslub Golkar

    Tak Ada Kursi VVIP untuk Jokowi di Acara Munaslub Golkar

    2 jam lalu
  • Simulasi Penantang Jokowi, Gatot-Anies Didukung 50 Persen Lebih

    Simulasi Penantang Jokowi, Gatot-Anies Didukung 50 Persen Lebih

    3 jam lalu
  • Longsor di Penambangan Pasir Magelang, 8 Orang Meninggal

    Longsor di Penambangan Pasir Magelang, 8 Orang Meninggal

    4 jam lalu
  • Foto
  • Momen Keakraban Para Pejabat di Rapat Pengamanan Akhir Tahun

    Momen Keakraban Para Pejabat di Rapat Pengamanan Akhir Tahun

    3 jam lalu
  •  Airlangga Resmi Buka Rapimnas Partai Golkar

    Airlangga Resmi Buka Rapimnas Partai Golkar

    7 jam lalu
  • Polisi Kerahkan 1.300 Personel untuk Amankan Bandara Ngurah Rai

    Polisi Kerahkan 1.300 Personel untuk Amankan Bandara Ngurah Rai

    8 jam lalu
  • Kinerja Aparat 2017 dalam Ungkap Jaringan Narkoba Internasional

    Kinerja Aparat 2017 dalam Ungkap Jaringan Narkoba Internasional

    11 jam lalu
  • Video
  • Ratusan Driver Online Semarang Gelar Aksi Tuntut Payung Hukum

    Ratusan Driver Online Semarang Gelar Aksi Tuntut Payung Hukum

    3 jam lalu
  • Natal dan Tahun Baru, Bandara Adisucipto Tambah Penerbangan

    Natal dan Tahun Baru, Bandara Adisucipto Tambah Penerbangan

    4 jam lalu
  • Pasca Gempa 6,9 SR, Warga Turunkan Genteng dari Rumah yang Rusak

    Pasca Gempa 6,9 SR, Warga Turunkan Genteng dari Rumah yang Rusak

    6 jam lalu
  • Aksi Bela Palestina, MUI dan Ulama Buat Pernyataan Sikap

    Aksi Bela Palestina, MUI dan Ulama Buat Pernyataan Sikap

    23 jam lalu
  • terpopuler
  • 1

    Diusung PDIP, Komandan Brimob Polri Siap Mundur dari Jabatan

  • 2

    KPK Jawab Klaim Pengacara Soal Pemeriksaan Jantung Setya Novanto

  • 3

    Ada Nama Tak Masuk Dakwaan Setya Novanto, KPK: Bagian Strategi

  • 4

    Titiek Soeharto: Semua Sepakat Dukung Airlangga Hartarto, Namun..

  • 5

    Politikus Gerindra Ini Cemas Jika Setya Novanto Bungkam

  • Fokus
  • KPK: Meski Ada Nama yang Raib, Dakwaan Setya Novanto Tetap Sah

    KPK: Meski Ada Nama yang Raib, Dakwaan Setya Novanto Tetap Sah

  • Koran Tempo Berikan Penghargaan Startup Pilihan 2017 Hari Ini

    Koran Tempo Berikan Penghargaan Startup Pilihan 2017 Hari Ini

  • Alasan Penolakan Nahdlatul Ulama Turun ke Jalan Bela Palestina

    Alasan Penolakan Nahdlatul Ulama Turun ke Jalan Bela Palestina

  • Reserse Awasi Terminal dan Stasiun Sambut Natal dan Tahun Baru

    Reserse Awasi Terminal dan Stasiun Sambut Natal dan Tahun Baru

  • Terkini
  • Tonny Budiono Akui Rekayasa Kontrak: Saya Khilaf, Terima Uang

    Tonny Budiono Aku i Rekayasa Kontrak: Saya Khilaf, Terima Uang

    1 jam lalu
  • Tak Hanya Jokowi, Habibie dan Megawati Hadiri Munaslub Golkar

    Tak Hanya Jokowi, Habibie dan Megawati Hadiri Munaslub Golkar

    1 jam lalu
  • Demokrat Menyarankan Jokowi Tiru SBY agar Elektabilitas Naik

    Demokrat Menyarankan Jokowi Tiru SBY agar Elektabilitas Naik

    2 jam lalu
  • Meski Ganti Ketua Umum, Golkar Tetap Dukung Jokowi 2019

    Meski Ganti Ketua Umum, Golkar Tetap Dukung Jok owi 2019

    2 jam lalu
  • Kasus Nur Alam, Saksi Ini Mengaku Tak Terima Permohonan Izin

    Kasus Nur Alam, Saksi Ini Mengaku Tak Terima Permohonan Izin

    2 jam lalu
  • Pengakuan Tonny Budiono Soal 30 Ransel Duit di Kamarnya

    Pengakuan Tonny Budiono Soal 30 Ransel Duit di Kamarnya

    3 jam lalu
  • Tak Ada Kursi VVIP untuk Jokowi di Acara Munaslub Golkar

    Tak Ada Kursi VVIP untuk Jokowi di Acara Munaslub Golkar

    3 jam lalu
  • KPK Perpanjang Penahanan Sigit Yugoharto

    KPK Perpanjang Penahanan Sigit Yugoharto

    3 jam lalu
  • Simulasi Penantang Jokowi, Gatot-Anies Didukung 50 Persen Lebih

    Simulasi Penantang Jokowi, Gatot-Anies Didukung 50 Persen Lebih

    3 jam lalu
  • Selengkapnya Grafis

    Survei Pilpres 2019, Jokowi Menghadapi Prabowo - Anies

    Lembaga survei sudah mulai menyigi kombinasi presiden dan wakilnya yang akan dip ilih dua tahun sebelum Pilpres 2019 digelar.

    Sumber: Google News | Berita 24 Kaltim

    Next
    « Prev Post
    Previous
    Next Post »