www.AlvinAdam.com

Berita 24 Kalimantan Timur

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Peran Pengusaha Lokal Minim di Tengah Migas Kaltim Yang ...

Posted by On 02.15

Peran Pengusaha Lokal Minim di Tengah Migas Kaltim Yang ...

Berita Rekomendasi

Peran Pengusaha Lokal Minim di Tengah Migas Kaltim Yang Melimpah

Selasa, 27 Maret 2018 Jam: 11:42:34 WIBPeran Pengusaha Lokal Minim di Tengah Migas Kaltim Yang MelimpahRapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim, Senin 26 Maret 2018 bersama Dinas ESDM, Dinas Pendapatan, Disnaker Kaltim dan organisasi di sektor Migas; SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), Apindo, Kadin, LPJK Migas, Perhimpunan Pengusaha Kontraktor Migas (PPKM) Kaltim

KLIKSAMARINDA.COM - Peran pengusaha lokal dalam pengelolaan minyak dan gas di Kaltim dinilai masih minim. Karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan peran para pengusaha lokal tersebut agar mampu meningkatkan kapasitas se rta kontribusi terhadap daerah. Peran pengusaha lokal juga penting mengingat Kaltim sebagai lumbung migas di Indonesia yang setiap tahun menjadi penyumbang devisa negara.

Namun, faktanya, pengelolaan blok migas di Kaltim masih sangat minim melibatkan pengusaha lokal. Padahal, sesuai aturan kontraktor lokal memiliki hak untuk berkontribusi dalam pengelolaan migas di daerahnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kaltim, Senin 26 Maret 2018 bersama Dinas ESDM, Dinas Pendapatan, Disnaker Kaltim dan organisasi di sektor Migas; SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), Apindo, Kadin, LPJK Migas, Perhimpunan Pengusaha Kontraktor Migas (PPKM) Kaltim, tentang pemberdayaan pengusaha Lokal di sektor Migas, persoalan tersebut terungkap. Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy mengatakan, pihaknya menerima laporan dari para pengusaha lokal yang sulit mendapatkan kontrak dari pengelola blok migas. Padahal, kata dia, ada banyak pengelolaan migas di Kaltim, se perti di Balikpapan, Bontang, Kukar dan Samarinda.

Agus mengatakan, jika merujuk pada pedoman tata kerja 007 revisi 4 dari SKK Migas disebutkan bahwa nilai kontrak di bawah USD 1 juta atau sekitar Rp 10 miliar diserahkan kepada pengusaha kontraktor lokal. Karena itu, pengusaha lokal, merasa dipersulit. Ketika sudah memenuhi klasifikasi tersebut, SKK Migas melalui KKKS memberikan persyaratan yang dianggap memberatkan kontrak lokal.

“Tender itu dilakukan secara online, jadi lagi-lagi yang mendapatkan adalah pengusaha luar. Ini malah banyak bermitra dengan pengusaha luar,“ ucap Agus.

Karena itu, DPRD kaltim mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memikirkan jalan keluar bagi pengusaha lokal agar mendapatkan konribusi di sektor minyak dan gas (migas), baik di hulu maupun di hilir, sehingga pekerjaan yang ada tidak hanya dikerjakan pengusaha dari luar Kaltim.
Ketua Perhimpunan Pengusaha Kontraktor Migas (PPKM) Kaltim, Sudirman mengaku, dari sek itar 80 kontraktor lokal hanya 9 kontraktor yang telah bermitra dengan K3S.

“Banyak orang luar. Kemana lagi kami mengadu. Kami mohon dengan sangat dalam waktu dekat (DPRD Kaltim) bisa mengagendakan kembali untuk mengundang SKK Migas melalui K3S yg beroperasi di Kaltim,” harapnya.

Senada dengan Agus, Sudirman mengatakan jika sebagian besar pekerjaan bernilai 1 juta USD ke bawah atau Rp13 miliar ke bawah di SKK Migas/K3S, dan PT Pertamina Hulu Migas masih dikuasai pengusaha dari luar Kaltim. Padahal sesuai dengan PTK (Peraturan Tata Kelola) 007 Revisi 04 yang diterbitkan SKK Migas pekerjaan dengan nilai sebesar itu, hak pengusaha lokal mengerjakan.

“Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pengusaha lokal itu diberikan kepada pengusaha luar Kaltim dengan samaran, pengusaha luar Kaltim itu menggunakan surat keterangan domisili,” ujarnya.

Organisasi pengusaha migas yang hadir dalam rapat meminta Komisi III DPRD Kaltim dan Pemporv memikirkan persoalan tersebut bersama Pemprov Kaltim. Jika perlu, menurut para pengusaha ini, DPRD Kaltim membuat Perda Perlindungan Pengusaha Lokal dan Tenaga Kerja Lokal.

“Kita tidak minta Pemprov Kaltim melanggar peraturan perundang-undangan yang llbih tinggi dari Perda. Pemda perlu kreatif,” kata Junaid Toppo, Sekretaris PPK Migas.
Dalam RDP tersebut, SKK Migas dan K3S tampak tidak hadir. Termasuk Pertamina Hulu Mahakam (PHM). DPRD Kaltim berencana akan menindaklanjuti keluhan para kontraktor lokal tersebut kepada SKK Migas dalam RDP berikutnya.

“Kita akan memanggil SKK Migas selaku pengelola blok migas di seluruh wilayah Kaltim ini. Kita akan coba agendakan pekan depan. Karena kasihan kontraktor lokal tidak bisa berperan di daerahnya sendiri,” kata Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Dahri Yasin.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim lainnya, Baharuddin Demmu menyatakan, ada dua poin yang harus diselesaikan. Pertama, kata dia, Pemprov Kaltim harus turun tangan dalam mengawa si kebijakan aturan PTK 007 revisi 4 yang harusnya bisa menjadi peluang bagi pengusaha lokal.

poin kedua adalah ketika pengusaha lokal memenuhi klasifikasi tender tersebut, KKKS jangan memberikan persyaratan yang memberatkan kepada pengusaha kontraktor lokal.

”Karena kalau memberatkan ya percuma, mereka akhirnya tidak bisa mendapatkan proyek tersebut,” ucap Bahar.

Seharusnya, menurut Bahar, migas di Kaltim mampu memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Kaltim. Namun, yang terjadi justru ironi, ketika migas tak mampu menggerakkan perekonomian di tengah lesunya ekonomi dan tingginya jumlah pengangguran. (Adv)

Reporter : Afwan Zaid Husein Editor : Dwi Hendro B.

Baca Juga

  • Petugas Kebersihan Kota Samarinda Curhat Ke DPRD Kaltim, Ada Apa?
  • Wah, Ring Road III Jadi Lintasan Balap Liar
  • Dukung Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi, Ketua DPRD Kaltim Teken Komitmen
  • Ada Kabar Gaji dan Insentif Guru Honorer di Kaltim Cair Pertengahan Mei
  • APBD Kaltim 2017 Rp8, 098 Triliun

Sumber: Google News | Berita 24 Kaltim

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »