www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Nelayan Luar Derah Beroperasi di Berau, Ini Penjelasan DKP

Posted by On 09.41

Nelayan Luar Derah Beroperasi di Berau, Ini Penjelasan DKP

Nelayan Luar Derah Beroperasi di Berau, Ini Penjelasan DKP

menurut nelayan setempat, mereka tidak memiliki surat izin dari otoritas Kaltim.

Nelayan Luar Derah Beroperasi di Berau, Ini Penjelasan DKPTRIBUN KALTIM/GEAFRY NECOLSENWilayah Perairan Kabupaten Berau dikenal memiliki potensi laut yang melimpah, khususnya ikan, cumi, gurita dan kerang. Potensi ini membuat banyak nelayan dari luar daerah, ikut melakukan penangkapan ikan di wilayah ini.

TRIBUNKALTIM.CO â€" Para nelayan di Pulau Balikukup, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) mengaku resah dengan aktivitas 13 kapal dari Sumenep, Madura.

Nelayan setempat menilai, aktivitas penangkapan ik an oleh nelayan dari luar daerah di perairan Berau merupakan kegiatan ilegal. Pasalnya, menurut nelayan setempat, mereka tidak memiliki surat izin dari otoritas Kaltim.

Baca: Hadapi Pilkada Kaltim, Ini Sikap Anggota Dharma Pertiwi

Kepala Seksi Pelayanan Usaha, Jen Mohammad dari Dinas Perikanan Kabupaten Berau mengatakan, belasan kapal asal Sumenep, Madura tersebut memiliki Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) dari daerah asalnya untuk beroperasi di perairan Berau.

“Memang betul ada belasan kapal dari luar daerah, mereka setiap tahun beroperasi di Kabupaten Berau sejak tahun 2000, biasanya sekitar bulan Maret sampai Agustus, mereka punya STKA dari daerah asalnya, surat itu juga berlaku untuk beroperasi di sini (Berau),” ungkapnya, Kamis (19/4/2018).

STKA tersebut belaku karena telah ada kesepakatan antara Gubernur Kaltim dengan Gubernur Jawa Timur.

Baca: Cuplikan Gol Roma vs Genoa, Pasukan Serigala Gusur Lagi Posisi In ter

“Ada surat kesepakatan nelayan andon yang ditandatangani oleh Dinas Perikanan. Ada sekitar 12 Gubernur dari beberapa provinsi yang juga ikut menandatangani kesepakatan ini,” jelasnya.

Pihaknya juga menambahkan, sejak undang-undang tentang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014 diberlakukan, wilayah laut dari 0 hingga 12 mil merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Pemkab Berau, kata Jen, tidak bisa melarang aktivitas kapal nelayan dari luar daerah lain, terlebih dengan adanya kesepakatan antar pemerintah provinsi.

“Kita tidak boleh melarang, karena memang tidak ada dasarnya Apalagi wilayah perairan mulai dari 0 sampai 12 mil laut, menjadi kewenangan Pemprov Kaltim,” tandasnya. Sebelumnya, Yudistira, Ketua Forum Pemuda Bahari Indonesi (FPBI) Berau mengatakan, kapal-kapal nelayan asal luar daerah itu sudah beroperasi di perairan Kbaupaten Berau, sejak Maret 2018 lalu.

Baca: Nikita Mirzani Jalani Umrah Berdua Dipo Latief, Sekalia n Akad Nikah?

Ditambahkannya, berdasarkan pengamatan nelayan setempat, sedikitnya ada 13 kapal dari Madura yang beroperasi di sekitar perairan Batu Putih hingga Karang Muaras, Pulau Maratua.

Menurut Yudistira, selain Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) dari provinsi asal, kapal yang beroperasi di daerah lain juga harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari otoritas Provinsi Kalimantan Timur. “Regulasinya sudah ada, tentang penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI),” jelasnya.

Penulis: Geafry Necolsen Editor: Januar Alamijaya Sumber: Tribun Kaltim Ikuti kami di Dari Syarat Anggota hingga Pengakuan Pelaku, Ini 5 Fakta Komunitas Pesta Seks Tukar Istri di Malang S umber: Google News | Berita 24 Kaltim

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »