www.AlvinAdam.com

Berita 24 Kalimantan Timur

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Ombudsman Temukan Legalisir Ijazah Dikenai Biaya

Posted by On 15.19

Ombudsman Temukan Legalisir Ijazah Dikenai Biaya

Ombudsman Temukan Legalisir Ijazah Dikenai Biaya

Mayoritas belum melaksanakan standar pelayanan publik yang diatur dalam Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi

Ombudsman Temukan Legalisir Ijazah Dikenai BiayaTRIBUN KALTIM/NALEDRO PRIAMBODOOmbudsman Republik Indonesia (ORI) Kantor Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar diseminasi hasil kebijakan publik, pelaksanaan standar mutu pelayanan publik pada perguruan tinggi di Kaltim, Selasa (8/5/2018) di Hotel Le Grendeur, Balikpapan.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kantor Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar diseminasi hasil kebijakan publik, pelaksanaan standar mutu pelayan an publik pada perguruan tinggi di Kaltim.

Kajian mengukur sejauh mana standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan terkait, sekaligus mengetahui potret pelaksanaan pelayanan publik di tujuh perguruan tinggi di Kaltim itu, menunjukkan hasil yang cukup menghawatirkan.

Ke-tujuh perguruan tinggi itu, diantaranya Institut Negeri Kalimantan, Universitas Mulawarman, Politeknik Negeri Samarinda, Institut Agama Islam Indonesia Negeri Samarinda, Politeknik Negeri Balikapapan, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kaltim.

Sembilan paramater yang diukur yakni, apakah komponen standar pelayanan, partisipasi masyarakat, berita acara pembahasan standar pelayanan, penetapan standar pelayanan, internalisasi dan sosialisasi, penetapan maklumat pelayanan, evaluasi kinerja, evaluasi standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan, diimplementasikan di lapangan.

Dari sembilan poin yang diteliti, Institut Agama Islam Indonesia Negeri Samarinda, belum sama sekali melaksanakan implementasi di lapangan.

Lebih mengkhawatirkan, Perguruan Tinggi terbesar di Kaltim, Universitas Mulawarman yang kini menyandang akreditasi A, hanya melaksanakan satu dari sembilan poin standar pelayanan publik yang diatur sejumlah Undang-undang dan Peraturan Menteri itu.

Raihan ranking pelayanan publik di Universitas Mulawarman, serupa dengan Institut Teknologi Kalimantan, Politikeknik Negeri Balikapapan, disusul Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kaltim, yang hanya menjalankan satu implementasi.

"Mayoritas belum melaksanakan standar pelayanan publik yang diatur dalam Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) no 59 tahun 2016," ujar Frederikus Denny Christyanto, Penanggungjawab Kajian Kebijakan Publik Yang Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Kaltim, Selasa (8/5).

Kajian menggunakan metode wawancara dengan Penanggun gjawab pelayanan publik di tujuh perguruan tinggi tersebut, observasi langsung, mystery shoping atau melihat langsung dan proses pelayanan publik dengan berpura-pura menjadi mahasiswa/alumni, yang mencoba melakukan legalisir ijazah dan berpura-pura mencari informasi di loket layanan. Termasuk, menggelar diskusi kelompok terarah melibatkan civitas akademika hingga narasumber dari Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Dipaparkan Frederikus, beberapa contoh ketidakpaduan standar pelayanan publik itu, bisa terlihat dari masih berbeda-bedanya standar pelayanan di tiap Fakultas di universitas yang sama.

Halaman selanjutnya 12
Penulis: tribunkaltim Editor: Ahmad Bayasut Sumber: Tribun Kaltim Ikuti kami di Gadis Dibakar Pacar Hidup-hidup di Medan, Sempat Berlarian Minta Tolong dengan Tubuh Terbakar Sumber: Google News | Berita 24 Kaltim

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »